优游国际

KYIV, KOMPAS.com - Persatuan Jurnalis Rusia menuduh YouTube melakukan "penyensoran". Mereka pun menyerukan tindakan tertentu atas tindakan ini.

Dilansir AFP, ada peningkatan kekhawatiran bahwa perusahaan asal AS itu mungkin mengikuti sejumlah larangan atas platform yang akhir-akhir ini masif terjadi di Rusia.

"Moderasi yang bias dan sensor terbuka oleh platform digital harus memiliki konsekuensi sesuai dengan norma hukum Rusia," kata kepala Persatuan Jurnalis Rusia Vladimir Solovyev seperti dikutip kantor berita Interfax.

Baca juga: Sebulan Perang Rusia-Ukraina, Belum Ada Tanda-tanda Berakhir?

"Kami mendesak pihak berwenang Rusia untuk bereaksi terhadap situasi ini dan mengambil tindakan yang tepat terhadap Google dan layanan hosting video YouTube," katanya.

Menurut Solovyev, serikat pekerja akan mengajukan permintaan yang relevan dengan jaksa Rusia, kementerian luar negeri dan regulator media negara itu.

Secara terpisah, perusahaan induk media terbesar Rusia dan anak perusahaan raksasa energi negara Gazprom mengkritik YouTube karena menghapus dua salurannya, TNT dan NTV dari platform.

Baca juga: Dikepung Sanksi, Rusia Malah Nekat Tawarkan Negaranya jadi Tuan Rumah Euro 2028

"Keputusan YouTube untuk memblokir saluran dengan jutaan pelanggan benar-benar mengejutkan," kata Gazprom-Media di Telegram.

Mereka menyebut tindakan YouTube "bias secara politik dan melanggar kepentingan pemirsa".

Grup media milik negara Rossiya Segodnya mengatakan kantor beritanya Sputnik, yang telah dilarang menyiarkan di Uni Eropa, juga dihapus dari YouTube.

"Semua sumber Sputnik dalam 32 bahasa tidak tersedia, YouTube memblokirnya," kata juru bicara kelompok itu Anna Starikova seperti dikutip kantor berita RIA Novosti.

Baca juga:

Regulator Rusia pekan lalu menuduh raksasa teknologi AS Google dan anak perusahaan videonya YouTube melakukan kegiatan "teroris".

Sebelumnya, Rusia telah memblokir akses ke raksasa teknologi global lainnya termasuk Facebook, Twitter dan Instagram serta beberapa media independen.

Rusia juga menyebut Meta, perusahaan induk Facebook dan Instagram, bersalah atas "kegiatan ekstremis".