优游国际

NEW DELHI, KOMPAS.com - Di saat India terus berjuang mengatasi gelombang kedua penularan Covid-19, pemerintahan pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi berusaha membungkam kritik yang muncul di media sosial.

Pemerintah India mendapat banyak kritikan karena dianggap lengah dan terlalu cepat percaya diri dengan mengizinkan berbagai kegiatan keagamaan dan politik, di mana orang berkumpul dalam jumlah besar ketika kasus di India sempat turun ke angka di bawah 10 ribu per hari.

Pemerintah juga dituduh tidak mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan kalau ada peningkatan kasus.

Sekarang kasus harian Covid-19 di India naik selama empat hari berturut-turut. Dalam 24 jam terakhir ada 349.691 kasus, dengan India sekarang menjadi negara dengan kasus penularan tertinggi di dunia.

Dalam sebulan terakhir saja, angka kasus setiap hari naik delapan kali lipat sementara angka kematian naik 10 kali lipat.

Baca juga: Update Lonjakan Covid-19 India: Krematorium Darurat Tersebar di Seluruh Negara

Setiap menit empat orang meninggal

Negeri dengan penduduk 1,3 miliar orang tersebut sekarang sudah mencatat 16,96 juta kasus Covid-19 dan 192.311 kematian.

Dalam 24 jam terakhir, menurut data dari Departemen Kesehatan yang meninggal sebanyak 2.767 orang. Namun para pakar mengatakan, jumlah sebenarnya yang meninggal mungkin lebih banyak lagi.

Para pakar mengatakan, adanya varian yang lebih cepat menular, termasuk yang banyak beredar di India, bernama B.1.617 juga menjadi salah satu sebab meningkatnya kasus dengan cepat.

Para dokter di Institut Kedokteran India di Delhi mengatakan, sekarang ini setiap pasien Covid-19 di India menularkan ke sampai 9 sampai 10 orang, sementara tahun lalu hanya menularkan ke 4 orang saja.

Di ibu kota India, New Delhi, diperkirakan setiap empat menit ada yang meninggal karena Covid-19.

Baca juga: Covid-19 di India Mengganas, Krematorium Kehabisan Tempat Bakar Jenazah

Usaha membungkam kritik

Pada Sabtu (24/4/2021), Twitter mematuhi permintaan India dengan mencegah setiap pemakai media sosial di India melihat lebih dari 50 twit yang mengkritik bagaimana pemerintah menangani pandemi.

Twit yang mendapat pembatasan adalah yang berasal dari pihak oposisi yang bersifat kritis terhadap Modi, para wartawan, dan warga India biasa.

Juru bicara Twitter mengatakan, mereka memiliki kuasa untuk membatasi twit untuk beredar di India saja bila perusahaan itu beranggapan bahwa isi twit itu ilegal menurut sistem hukum yang ada.

Perusahaan itu mengatakan, mereka mengambil tindakan karena permintaan dari pemerintah dan memberitahu kepada mereka yang mendapatkan pembatasan.

Kementerian Teknologi Informasi India tidak memberikan jawaban ketika dihubungi.