优游国际

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pemimpin ASEAN menyetujui lima poin konsensus tentang krisis di Myanmar, menurut pernyataan yang dirilis pada akhir pembicaraan.

Konsensus itu juga termasuk diakhirinya segera kekerasan, mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Myanmar.

ASEAN juga menekankan agar Junta membebaskan tahanan politik termasuk orang asing, dan menunjuk utusan khusus ASEAN untuk krisis Myanmar.

Media asing turut menyorit hasil yang dicapai dalam pertemuan KTT ASEAN untuk konflik Myanmar yang diadakan pada Sabtu (24/4/2021) di Jakarta.

Baca juga: ASEAN Akan Fasilitasi Solusi Damai untuk Kepentingan Rakyat Myanmar

1. AP, stabilitas regional dan tekanan internasional

Kantor berita internasional Associated Press (AP), menyorot pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa ASEAN menuntut segera diakhirinya pembunuhan dan pembebasan tahanan politik di Myanmar, dalam KTT Sabtu di ibu kota Indonesia.

ASEAN juga mengatakan kepada Jenderal Senior Myanmar Min Aung Hlaing dalam pembicaraan dua jam di Jakarta bahwa dialog antara pihak-pihak yang berseteru di Myanmar harus segera dimulai, dengan bantuan utusan ASEAN.

“Situasi di Myanmar tidak dapat diterima dan seharusnya tidak berlanjut. Kekerasan harus dihentikan, demokrasi, stabilitas dan perdamaian di Myanmar harus segera dikembalikan,” kata Jokowi dalam pertemuan tersebut. "Kepentingan rakyat Myanmar harus selalu menjadi prioritas."

Menurut AP, pesan ASEAN kepada Min Aung Hlaing disampaikan sangat blak-blakan. Bahkan responsnya bisa disebut menerobos prinsip dasar konservatif blok 10-negara itu, yang melarang negara-negara anggota untuk mencampuri urusan dalam negeri masing-masing.

Tetapi Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengatakan bahwa kebijakan tidak boleh mengarah pada “pembiaran,” jika situasi domestik "membahayakan perdamaian, keamanan, dan stabilitas ASEAN dan kawasan yang lebih luas" dan ada tuntutan internasional untuk tindakan tegas.

“Ada harapan yang luar biasa dari komunitas internasional tentang bagaimana ASEAN menangani masalah Myanmar. Tekanannya meningkat, "kata Muhyiddin.

Baca juga: Jokowi: ASEAN Capai Konsensus Konflik Myanmar

Tidak segera jelas apakah dan bagaimana Min Aung Hlaing menanggapi pesan blak-blakan itu.

Polisi Indonesia membubarkan puluhan pengunjuk rasa yang menentang kudeta dan kunjungan pemimpin junta. Lebih dari 4.300 polisi menyebar ke seluruh ibu kota Indonesia untuk mengamankan pertemuan, yang diadakan di bawah pengamanan ketat di tengah pandemi.

2. AFP, tidak ada penolakan

AFP juga menyorot permintaan Presiden Jokowi kepada Militer Myanmar untuk memulihkan demokrasi dan menghentikan kekerasan terhadap warga negara.

Dia juga menyerukan pembebasan tahanan politik dan utusan khusus untuk diizinkan masuk ke negara yang dilanda krisis untuk "mendorong dialog".

Min Aung Hlaing tidak membuat pernyataan publik resmi.