优游国际

SINGAPURA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Singapura menilai perkembangan kondisi di Myanmar mengkhawatirkan, tetapi menolak pemberian sanksi secara luas terhadap negara itu sebagai tanggapan atas kudeta di sana.

Berbicara di depan parlemen pada Selasa (15/2/2021), Vivian Balakrishnan berharap para tahanan termasuk pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint dapat dibebaskan.

Dengan begitu, baru negosiasi bisa dilakukan dengan dewan militer yang berkuasa, yang merebut kekuasaan pada 1 Februari.

Singapura menyampaikan keprihatinan atas bentrokan kekerasan pada protes, penangkapan pegawai negeri, pemadaman internet, serta penempatan pasukan dan kendaraan lapis baja di jalan-jalan kota.

“Ini adalah perkembangan yang mengkhawatirkan. Kami mendesak pihak berwenang untuk menahan diri sepenuhnya,” katanya melansir Reuters pada Selasa (16/2/2021).

Baca juga: Joe Biden Putus Akses Keuangan Jenderal Myanmar ke AS sebagai Sanksi Kudeta Militer

Pihaknya berharap militer Myanmar segera mengambil langkah untuk meredakan situasi. Sebab, seharusnya tidak ada kekerasan terhadap warga sipil yang tidak bersenjata, dan berharap akan ada resolusi damai.

Menurutnya, Partai Suu Kyi telah meraih kemenangan telak dalam pemilihan November dan kudeta itu merupakan "kemunduran besar" bagi ekonomi Myanmar.

Pelaku bisnis negara kota itu disebut mungkin akan menilai kembali profil risiko dan eksposur mereka ke negara tersebut.

Singapura telah menjadi sumber investasi asing terbesar ke Myanmar dalam beberapa tahun terakhir, menurut laporan kedua pemerintah. Beberapa firma di “Negeri Singa” telah menjadi sasaran para aktivis karena hubungannya dengan perusahaan militer.

Namun, Balakrishnan beralasan penerapan sanksi luas terhadap Myanmar hanya akan merugikan penduduknya, di mana kemiskinan masih merajalela. Hal ini sudah disampaikannya dalam diskusi dengan rekan-rekan Barat, termasuk Jerman.

Baca juga: PBB: Sanksi untuk Myanmar Harus Hati-hati Menargetkan Individu Dalang Kudeta

Amerika Serikat dan Inggris termasuk di antara negara-negara yang telah mengumumkan atau mengancam sanksi sebagai tanggapan atas kudeta Myanmar.

“Kita tidak boleh menerapkan sanksi yang meluas dan digeneralisasikan tanpa pandang bulu karena orang yang paling menderita adalah rakyat biasa di Myanmar,” kata Balakrishnan.

Pernyataan Balakrishnan tentang Myanmar termasuk yang paling komprehensif oleh seorang menteri dari Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), yang memiliki kebijakan tidak mencampuri urusan para anggotanya.

Indonesia dan Malaysia telah menyerukan pertemuan khusus untuk membahas situasi di Myanmar, salah satu anggota ASEAN.

Baca juga: Myanmar Mencekam, Warga Ronda Malam untuk Cegah Penggerebekan Militer