优游国际

BEIRUT, KOMPAS.com - Presiden Lebanon Michel Aoun dikutip Gulf News, Rabu (7/10/2020) mengatakan bahwa dia akan memulai menunjuk perdana menteri baru pekan depan, tepatnya pada 15 Oktober.

Upaya tersebut merupakan yang ketiga setelah sebelumnya Perdana Menteri Hasan Diab mundur pasca ledakan masif pada 4 Agustus 2020 di pelabuhan Beirut.

Penggantinya, Mustapha Adib mengundurkan diri bulan lalu setelah gagal membuat konsensus seputar susunan pemerintahan baru.

Baca juga: Dubes RI Hajriyanto: Krisis Mengubah Budaya Politik di Lebanon

“Presiden Aoun telah menetapkan (bahwa) Kamis, 15 Oktober sebagai tanggal diadakannya konsultasi parlemen untuk menetapkan tokoh yang akan membentuk pemerintahan baru,” kata kantor kepresidenan Lebanon di Twitter.

Sejak ledakan pelabuhan di Beirut, pemerintah Barat telah meningkatkan tekanan pada para pemimpin Lebanon untuk menempatkan pemerintah yang siap melaksanakan reformasi besar-besaran dan membuka bantuan yang sangat dibutuhkan.

Dalam kunjungannya ke Beirut pada awal bulan lalu, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan dia telah mendapatkan janji dari faksi Lebanon untuk melantik pemerintahan yang akan lakukan reformasi dalam dua minggu.

Baca juga: Pemimpin Hezbollah: Perancis Jangan Bertindak Layaknya Penguasa Lebanon

Ketika Diab akhirnya menghentikan upayanya untuk mendapatkan pemimpin faksi untuk disampaikann kepada Barat, Macron menuduh mereka mencari kepentingan egois mereka sendiri daripada kepentingan negara.

Tanggal yang ditetapkan oleh Aoun untuk memulai konsultasi parlemen muncul hanya dua hari sebelum Lebanon menandai 'ulang tahun' pertama gerakan protes nasional yang menuntut reformasi politik besar-besaran.

Baca juga: Baru Ditunjuk Jadi PM Lebanon, Mustapha Adib Mengundurkan Diri, Ada Apa?

Demonstrasi kehilangan momentum awal tahun ini ketika pandemi virus corona melanda, tetapi kemarahan publik telah membuncah sejak ledakan masif terjadi di pelabuhan yang disebabkan oleh terbakarnya tumpukan besar bahan kimia amonium nitrat yang telah dibiarkan tidak diperhatikan selama bertahun-tahun.

Sistem pembagian kekuasaan yang sektarian lahir sejak akhir perang sipil Lebanon antara 1975-1990.

Pembagian itu telah menciptakan elit politik yang mengakar, seringkali turun-temurun, yang menurut gerakan protes bertanggung jawab atas kesengsaraan yang dialami rakyat.