优游国际

KOMPAS.com - Rencana diterapkan lagi penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA di SMA menimbulkan polemik di masyarakat termasuk para aliansi guru.

Perhimpunan Guru dan Pendidikan (P2G) misalnya, mereka menilai penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa tidak relevan diadakan jika hanya didasarkan dengan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Menurut P2G tanpa penjurusan itu siswa masih tetap bisa ikut TKA meski menggunakan sistem peminatan seperti saat ini.

"Kalau sudah adaTKA ya sebenarnya penjurusan udah enggak relevan lagi secara otomatis," kata Koordinator Nasional (Koornas) P2G Satriwan Salim kepada 优游国际.com, Sabtu (12/4/2025).

Baca juga: PGRI Dukung Rencana Kemendikdasmen Hidupkan Penjurusan IPA, IPS dan Bahasa di SMA

Tidak perlu lagi penjurusan di SMA diadakan

Satriwan menjelaskan, jika siswa ingin ikut TKA, bisa melakukan peminatan pada kelas 11. Lalu, saat ingin ikut TKA tinggal memilih mata pelajaran yang sesuai dengan peminatan di perguruan tinggi. Oleh karena itu, Satriwan merasa tidak perlu lagi penjurusan di SMA diadakan.

"Anak kelas 9 misal ambil pilihan mapel dengan formula Kurikulum Merdeka hingga saat ini Biologi, Kimia, Bahasa Inggris, Sosiologi. Dia ingin ambil jurusan Kedokteran. Ya pada saat TKA mapel pilihan yang diteskan Biologi dan Kimia, sudah pasti itu," terang dia.

Kendati demikian, jika penjurusan kembali diterapkan Satriwan menilai guru tidak akan kesulitan melakukan implementasinya karena sudah lunya pengalaman penerapan sebelumnya.

Namun, Satriwan menyayangkan perubahan kebijakan dari awalnya tidak ada penjurusan lalu kembali diadakan kembali menunjukkan pemerintah tidak konsisten. Serta memilih mengganti kebijakan dengan kebijakan lain yang memiliki esensi sama.

"P2G melihat ini adalah bentuk diskontinuitas dalam implementasi kebijakan pendidikan nasional ya. Jadi memang ada kesannya gitu ya pendidikan kita ini kebijakannya itu, maju mundur, maju mundur persoalannya masih hal yang sama. Padahal secara substansi masih sama gitu kan ya atau ganti program padahal secara esensi juga masih sama dengan yang sebelumnya," tuturnya.

Satriwan menilai, seharusnya pemerimtah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah harus membuat kebijakan pendidikan sesuai dengan peta jalan pendidikan Indonesia 2025-2045.

Baca juga: Ujian Nasional Versi Baru Jadi Alasan Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa Ada Lagi

Peta jalan tersebut sudah dibuat oleh Presiden ke-7 Joko Widodo dan berlaku selama 20 tahun ke depan.

"Sehingga kebijakan-kebijakan terkait dengan pendidikan dan guru itu harusnya mengacu kepada peta jalan pendidikan nasional yang sudah didesain semikian rupa oleh pemerintah sebelumnya yang berlaku 20 tahun termasuk RPJMN ya," pungkas Satriwan.

Dukung penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa

Berbeda dengan P2G, rencana pelaksanaan penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa justru mendapatkan respons positif dari Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI).

Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi mengatakan, apabila para siswa tidak memiliki ilmu pengetahuan yang baik, maka tidak dapat memiliki peminatan khusus untuk mendalami ilmu tersebut.

"Harapannya agar siswa menguasai semua ilmu itu dengan baik, tapi jika tidak siap yang terjadi malah siswa tidak mendapatkan ilmu apa-apa atau hanya mendapatkan sedikit,” ujar Unifah dikutip dari rilis resminya, Minggu (13/4/2025).