优游国际

KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) angkat bicara terkait adanya siswa yang dihukum duduk dilantai selama 5 jam karena menunggak bayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sebanyak tiga bulan.

Menurut Komisioner KPAI Jasra Putra, kejadian tersebut telah mencoreng dunia pendidikan Indonesia karena menunjukkan sudah hilangnya esensi mendidik dan mencerdaskan bangsa yang seharusnya dimiliki oleh para guru.

"Peristiwa anak sekolah SD di Medan, duduk di lantai selama 2 hari karena menunggak pembayaran. Telah mencoreng dunia pendidikan kita. Memperlihatkan nilai nilai esensi pendidikan yang telah mati dalam jiwa pendidik," kata Jasra Putra kepada 优游国际.com Minggu (12/1/2025).

Baca juga: Federasi Guru: Tunggakan SPP Tidak Boleh Berdampak Langsung ke Siswa

Jasra mengatakan, pendidikan menjadi upaya paling mulia dan tinggi dari peran negara dalam mengentaskan kemiskinan, kebodohan demi mempertahankan kedaulatan bangsa sehingga semua pihak harus terpanggil, dalam membenahi cara cara pandang salah dalam penyelenggaraan pendidikan.

Ditambah lagi, mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea keempat yang menggambarkan tujuan cita-cita negara untuk membangun sumber daya manusia yang unggul menjadi tanggungjawab semua pihak.

"Justru kemiskinan yang dialami generasi bangsa, bukanlah dijawab dengan hukuman. Tapi mengentaskan kemiskinan dengan pendidikan," ujarnya.

"Karena kita semua sepakat pendidikanlah yang mampu merubah masa depan generasinya. Sehingga bila ada sekolah yang dibiayai negara melakukan itu. Maka harus ada segera pembenahan kepada manajemen pendidikan di sekolah tersebut," lanjut dia.

Baca juga: 15 Universitas dengan Jurusan Psikologi Terbaik di Indonesia, Ada 1 PTS

Jasra menilai hal ini tidak bisa dianggap remeh karena hukuman tersebut bisa berdampak pada psikogis anak hingga tidak ingin lagi sekolah di sekolah formal atau tidak akan percaya lagi bahwa pendidikan akan mengubah kemiskinan menjadi kehidupan yang lebih baik.

Apabila ini terjadi, maka ia akan menambah angka jutaan anak yang berada di luar jalur formal pendidikan apalagi pendidikan di jalanan tidak bisa menjamin kualitas pendidikan karena kondisi jalan yang belum sepenuhnya ramah anak.

"Ini jangan dianggap masalah enteng ya, ini sangat besar dampaknya bagi keseluruhan hidup anak dalam pendidikannya ke depan," ungkapnya.

"Sehingga ada yang salah kaprah dari peristiwa ini. Bagaimana cara pandang menjalankan penyelenggaraan pendidikan yang menempatkan anak sebagai objek kekerasan akibat dampak sistem yang berjalan tidak baik," pungkas Jasra.

Sebelumnya diberitakan, siswa kelas IV SD swasta di Kota Medan, inisial MA, dihukum belajar di lantai oleh gurunya karena belum membayar tunggakan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) selama 3 bulan.

Ibu MA, Kamelia (38), mengatakan hukuman itu sudah dijalani anaknya selama dua hari. Kata dia, rentang waktu hukuman terjadi dari tanggal 6 hingga 7 Januari 2025. MA duduk di lantai dari pukul 08.00 WIB hingga 13.00 WIB. "Dari Senin (6/1/2025), anak saya disuruh duduk di lantai dari pagi sampai jam 13.00," ujar Kamelia saat diwawancarai di rumahnya di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Jumat (10/1/2025).

Baca juga: 5 Beasiswa S1-S3 untuk Kuliah Gratis di Asia Tenggara, Ada Uang Saku

Kamelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp 180 ribu. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana Program Indonesia Pintar (PIP) di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Namun, anaknya tidak mendapatkan rapor. Kemudian Kamelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu (8/1/2025).