优游国际

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7,64 triliun untuk biaya aneka tunjangan tunjangan guru non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tahun 2025.

Data anggaran itu diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikbud Ristek, Suharti dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, Kamis (29/8/2024).

"Aneka tunjangan guru non-PNS, sasaran 333.605 guru. Anggaran Rp 7,64 triliun," demikian yang tertulis di data anggaran yang dipaparkan Suharti.

Baca juga: Anggaran Makan Bergizi Gratis Tak Masuk Anggaran Kemendikbud Ristek

Total anggaran program prioritas Kemendikbud Rp 41,5 triliun

Suharti kemudian menjelaskan, total anggaran program prioritas Kemendikbud Ristek sebesar Rp 41,5 triliun untuk dibagi-bagi pada beberapa program prioritas.

Antara lain, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, tunjangan guru non-PNS, dosen, serta pembiayaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).

"Pembiayaan BOPTN di perguruan tinggi baik itu akademik maupun pendidikan tinggi vokasi," ujarnya.

Baca juga: Mendikbud: Anggaran Kemendikbud 2025 Turun Sebanyak Rp 15,7 Triliun

Sementara itu, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim mengatakan, saat ini anggaran Kemendikbud Ristek di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 mengalami penurunan.

Menurut Nadiem, anggaran Kemendikbud Ristek, menjadi salah satunya kementerian yang pagu anggarannya mengalami penurunan mencapai Rp 15,7 triliun.

"Pagu anggaran Kemendikbud ditetapkan di Rp 83,19 triliun dan ini lebih rendah Rp 14,51 triliun dibanding pagu anggaran 2024 dan lebih rendah Rp 15,8 triliun dibanding Dipa tahun anggaran 2024," kata Nadiem.

Nadiem menjelaskan, secara keseluruhan anggaran pendidikan memang meningkat dari Rp 665 triliun di tahun 2024 ke Rp 722 triliun di tahun 2025.

Baca juga: Kemendikbud Usul Tambahan Anggaran Rp 26,4 Triliun, Ini Tujuannya

Namun, anggaran Kemendikbud menurun secara absolut dan proposional dan menyebabkan alokasi anggaran untuk program di Kemendikbud tidak optimal.

"Ini menyebabkan beberapa ketidakoptimalan dalam pembiayaan program-program wajib dan prioritas kami seperti PIP, KIP Kuliah, tunjangan guru, dan lain-lain ya termasuk BOPTN dan lain-lain," jelas dia.